Heboh.. 30000 Napi Dibebaskan untuk Cegah Corona di Lapas. Terbanyak di Kota ini..


Penyebaran Virus Corona kian hari kian merajalela. Tidak terkecuali di Lapas/ Rutan/LPKA. Dalam rangka pencegahan penularan Virus Corona sebanyak 30000 orang napi anak dan dewasa akan dibebaskan lebih cepat terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Pengajuan usuan mengenai asimilasi di rumah untuk puluhan ribu napi baik dewasa maupun anak. Mereka jug akan mendapatkan hak integrasi beruba Cuti menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.

Ini berlaku diutamakan untuk yang masa 2/3 pidananya jatuh pada 1 april hingga 31 desember 2020, bukan warga Negara asing serta tidak terkait dengan peraturan pemerintah (PP) No. 99 2019.

Dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Covid-19


Menurut Plt Dirjen Pas mengatakan dalam siaran persnya tanggal 1 April 2020 bahwa sekitar 30 ribu napi baik dewasa maupun anak akan dikeluarkan melalui program assimilasi dan dibebaskan melalui program integrasi yaitu PB, CB dan CBM. Menurut beliau, langkah ini adalah langkah yang diambil dalam langka pencegaran penyebaran Covid-19.

Menurut beliau, bahwa dasar pembebasan dan pengeluaran tersebut adalah peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran wabah virus Corona.

Beliau mengatakan bahwa mulai hari ini Kepala Lapas, Rutan dan LPKA akan melaksanakan pembebasan dan pengeluaran NAPI baik anak maupun dewasa. Bapas akan melakukan pengawasan dan bimbngan serta pengarahan, pembinaan dan pengawasan Kepala Divisi Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan.


Terbanyak dari Provinsi Sumatra Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat


Per tanggl 29 Maret 2020, database pemasyarakata, NAPI anak dan dewasa yang diusulkan untuk asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari provinsi Sumatra Utara yaitu sebanyak 4.730 orang, dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 4.014 orang dan dari provinsi Jawa Timur sebanyak 4.347.

Beliau juga mengatakan bahwa langkah ini diambil dalam rangka penyelamatan narapidana/anak di Lapas/LPKA/Rutan yang memiliki tingkat hunian yang tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan Virus Corona.

Berlaku untuk Napi/Anak yang tidak terkait PP 99


Namun ia juga menegaskan bahwa Napi yang terkait dengan PP 99 maka tidak akan diusulkan untuk asimilasi serta hak integrasi tersebut, karena ini hanya khusus untuk narapidana/anak yang tidak terkait dengan tindak pidana terorisme, korupsi, narkotika psikotropika serta kejahatan HAM berat.

Dengan adannya usulan asimilasi dan hak integrasi sebanyak 30 ribu napi dan anak tersebut, maka anggaran untuk kebutuhan Warna Binaan Pemasyarakatan (WBP) pasti akan lebih hemat. Hal ini diungkapan oleh Yunaedi, Direktur Pembinaan Narapada dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Ia pun mengatakan bahwa penghematan akan mencapai 260-an milyar rupiah.

Post a Comment

0 Comments